"Fondasi perekonomian Indonesia cukup baik saat ini, tak adaa istilah perekonomian akan kolaps kalau ada yang bilang kolaps itu para spekulan yang memang hidupnya dari berspekulasi, siapa pun presiden terpilih, ekonomi tetap baik," kata Irman.
Ia mengatakan hal ini diperkuat dengan perekonomian Indonesia masuk dalam jajaran negara G20 sejajar dengan negara-negara ekonomi raksasa termasuk Tiongkok. Untuk itu Irman menegaskan peran masing-masing kawasan regional termasuk forum Belajasumba dapat membuat pemerataan perekonomian.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Perekonomian Firmanzah menyatakan siapapun presiden yang terpilih nanti tidak akan membuat investor lari dari Indonesia. Hal itu dinyatakan Firmanzah seperti dikutip dari situs www.setkab.go.id.
Firmanzah meyakini, siapapun Presiden yang terpilih nantinya pada 9 Juli 2014 akan menjaga dan meningkatkan kinerja perekonomian, melanjutkan reformasi struktural yang tengah berjalan, dan mendorong ekonomi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dengan demikian, investor tidak perlu khawatir akan kesinambungan pembangunan ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia,” tegas Firmanzah.
Namun Firmanzah mengingatkan pentingnya stabilitas penyelenggaraan pilpres sebagai prasyarat terjaganya stabilitas perekonomian nasional. Selain itu, siapapun yang terpilih menjadi Presiden kelak, harus terus mempertahankan kebijakan ekonomi yang disiplin dan prudent, termasuk mempertahankan kinerja ekonomi di tahun Pemilu 2014.
Firmanzah menyarankan, agar Presiden hasil Pilpres 2014 terus memperkuat daya beli masyarakat, baik dari sisi pasok maupun permintaan termasuk di dalamnya menghindari PHK di saat terjadi tekanan krisis.
Selain itu, ia menekankan presiden mendatang juga harus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong investasi sebagai salah satu motor pertumbuhan, penguatan UMKM, industrialisasi, pengendalian neraca transaksi berjalan, mendorong kinerja neraca perdagangan, dan sebagainya yang merupakan bauran kebijakan yang terus dilakukan Pemerintah saat ini.
